Macam - macam Peraturan Katalogisasi yg pernah digunakan

Berikut ini adalah berbagai peraturan katalogisasi yang pernah digunakan di berbagai perpustakaan :

1. Peraturan Panizzi

2. Peraturan katalogisasi Jerman (Instruksi Prusia).

3. Peraturan Jewett

Jewett, Charles C. Smithosnian report on the construction of catalogs of libraries, and their publication by means of separate stereotyped titles, with rules and examples. 2nd ed. Washington, D.C.: Smithsonian Institution, 1853. reprinted, Ann Arbor, Mich.: University Microfilms, 1961.

Jewett adalah pustakawan Smithosnian Institution yang menyusun peraturan katalogisasi untuk lembaganyya. Peraturan tersebut terdiri atas 33 peraturan umumnya berlandaskan peraturan Panizzi. Peraturan tersbeut juga mencakup tajuk subjek dan merupakan upaya awal kodifikasi praktek pembuatan tajuk subjek. Jewett terkenal karena usulanya tentang kerjasama katalogisasi serta katalogisasi terpusat dengan cara membentuk katalog induk yang merupakan stereotip entri katalogisasi bagi semua perpustakaan.

4. Peraturan Cutter

Cutter, Charles Ammi. Rules for a dictionary catalog. 4th ed. Rewritten. Washington, D.C.: Government Printing Offic, 1904. Republished. London: The Library Association, 1953.

Edisi pertama muncul tahun 1876 dengan judul Rules for a printed dictionary catalogue, yang merupakan bagian II dari U.S. Bureau of Education Public, Public libraries in the United States.Peraturan tersebut memuat 369 peraturan yang meliputi katalogisasi deskriptif, tajuk subjek dan penjajaran.

Tujuan Cutter ialah mengkaji apa yang mungkin disebut prinsip katalogisasi yang pertama yang berpengaruh besar terhadap peraturan katalogisasi selanjutnya. Peraturan Cutter menjadi landasan katalog sistem leksikal atau kamus yaitu katalog 3 matra artinya katalog pengarang, judul buku dan subjek buku dijadikan satu dalam satu jajaran yang menjadi bentuk katalog pada perpustakaan di Amerika selama abad 19 dan 20.

Peraturan Cutter berisi pernyataan tujuan katalog serta sarana untuk mencapainya,. Menurut Cutter, tujuan katalog ialah:

1. Memungkinkan seseorang menemukan buku yang diketahui

a. pengarang atau

b. judul atau

c. subjek

2, Menunjukkan karya apa yang dimiliki perpustakaan menyangkut

d. karya pengarang tertentu

e. subjek tertentu

f. jenis literatur tertentu

3. Membantu pemilihan sebuah buku

g, secara bibliografis menyangkut edisinya

h. menyangkut sifatbnya, apakah literer atau topik

Hal itu berarti bahwa:

1. Entri pengarang dengan segala rujukan yang diperlukan (untuk a dan d)

2. Entri judul atau rujukan judul (untuk b)

3. Entri subjek, rujukan silang, dan tabel subjek berkelas (untuk c dan e)

4. Entri bentuk dan entri bahasa (untuk f)

5. Menginformasikan edisi dan cetakan, dengan catatan bilamana diperlukan (untuk g)

6. Catatan (untuk h)

5. AA 1908

6. Kode Vatikan

7. ALA Catalog Rules; Author and Title Entries (ALA Draft (1941)

8. Library of Congress. Rules for descriptiove cataloging. Washington D.C.:1949

9. A.L.A Cataloging Rules; Author and Title Entries (ALA 1949)

10. Code of Cataloging Rules (CCR 1960)

11. Paris Principle

12. Anglo-American Cataloging Rules (AACR 1967)

13. Anglo-American Cataloguing Rules , Second Edition (AACR2 1978)

14. Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition, 1988 (Revision) (AACR2R)

15. Revision 2002 (AACR2R02)

16. Peraturan katalogisasi di Indonesia

Dari segi sejarah, perpustakaan tertua di Indonesia yang masih berdiri hingga kini adalah bekas Perpustakaan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wettenschap. Koleksi perpustakaan tersebut merupakan koleksi inti dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau pembaca mengkaji katalog koleksi sebelum tahun 1942 yang terdapat di Perpustakaan Nasional, maka pembaca akan menjumpai peraturan katalogisasi mendekati Instruksi Prusia. Dalam peraturan tersebut tidak dikenal konsep badan korporasi.

Pustakawan Indonesia mengenal beberapa peraturan katalogisasi. Mula-mula pada saat permulaan pengembangan perpustakaan di Indonesia (sekitar abad 19) banyak digunakan peraturan katalogisasibuatan Belanda. Hasilnya nampak pada berbagai katalog perpustakaan peninggalan Belanda, mulai dari perpustakaan DPR RI (peninggalan perpustakaan Volksraad) sampai dengan Perpustakaan Nasional (sebahagian koleksinya berasal dari Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap). Peraturan peninggalan belanda masih digunakan di Inonesia hingga sekitar tahun 1950an. Dengan dibukanya pendidikan pustakawan pada tahun 1952 serta kembalinya beberapa pustakawan Indonesia dari pendidikan di negara Anglo-Saxon seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat dan juga Inggeris, mulai dikenalkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Muncullah American Cataloguing Rules dan sejenisnya. Pada tahun 1970-an, Pusat Pembinaan Perpustakaan maupun Pusat Dokumentasi Informasi Nasional menyusun peraturan katalogisasi yang banyak dipakai di Indonesia