Makna Pancasila & Pendapat para Tokoh tentang Pancasila

1.     Pancasila Menurut Para Tokoh

       Banyaknya perbedaan memaknai dasar negara indonesia atau yang disebut pancasila oleh para tokoh terkemuka di Indonesia, mereka berpendapat melalui pandangan yang mereka lihat di Nusantara ini.

Menurut Muhammad Yamin, dalam bukunya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,menyatakan “ajaran pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat”. Dikatakan harmonis karena mengandung arti bahwa masing - masing sila tersusun secara selaras, serasi,dan seimbang, sehingga tidak ditemukan ditemukan ketimpangan diantara sila yang termuat dalam pancasila.

Soediman Kartohadiprojo, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila (1969), mengemukakan bahwa Pancasila disajikan untuk memenuhi permintaan dasar filsafah negara. Menurutnya disajikannya pancasila sebagai hasil filsafah, seperti halnya buah - buahan yang diberikan lalu dimakan dengan keyakinan bahwa dengan buah itu sesuatu penyakit dapat diberantas,jadi buah tadi adalah obatnya.

Notonagoro dalam lokakarya pengamalan pancasila di Yogyakarta 1976, mengemukakan pendapat, yaitu :

Dinyatakan dalam kalimat keempat daripada pembukaan UUD 1945, bahwa disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Ia  menerangkan bahwa kata “dengan berdasarkan kepada” tersebut menentukan kedudukan pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar negara dalam pengertian “dasar filsafat”.

Roeslan Abdoelgani, Resapkan dan Amalkan Pancasila (1962) mengatakan antara lain : “pancasila adalah filsafah negara yang lahir sebagai collectieve-idiologie dari seluruh bangsa Indonesia”.

Ir Soekarno, Beliau menjelaskan bahwa Pancasila ialah sebuah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun temurun ada dalam setiap jiwa warga negara Indonesia. Jadi Pancasila bukan hanya falsafah negara melainkan juga falsafah bangsa kita yakni Indonesia.

2.  Makna Nilai Setiap Sila

Perumusan nilai-nilai  pancasila diambil dari nilai kehidupan nenek moyang yang telah menyatu dalam pandangan hidup atau kepribadian bangsa serta terpelihara secara baik sebagai milik bangsa yang berharga, seperti nilai-nilai kemanusiaan, kegotongroyongan, nilai persatuan-kesatuan, dan toleransi tinggi dalam perbedaan pendapat maupun pergaulan dalam hidup bermasyarakat sampai kepada nilai-nilai religius dan keagamaan. Tentang hakikat sila-sila Pancasila perlu ditengarai makna dan makna dari setiap sila Pancasila secara hakiki agar kita mendapatkan gambaran tentang inti makna Pancasila yang semuanya akan sangat berhubungan dengan hal ikhwal dalam uraian selanjutnya. Maka, sudah tepat hanya lima sila itu yang di dalam dasar filsafat negara sebagai inti kesamaan dari segala keadaan yang beraneka warna itu dan juga telah mencukupi, dalam arti tidak ada yang lain yang tidak dapat diandalkan untuk salah satu sila dari Pancasila (Notonagoro, 1975: 34 ).

l. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan rupa pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa / Yang Maha tunggal, esa dalam zat-nya, esa dalam per- buatannya. Jadi, Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, pencipta alam semesta bisa dicoba.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan bukan negara agama, juga bukan negara sekuler melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum /positif. Bukan pula negara sekuler yang memisahkan negara dan urusan agama, sementara negara beragama NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, termasuk seluruh penyelenggara negara (MPR, DPR, pemerintah) yang agamanya beraneka ragam dan negara wajib melindungi segenap agama yang terserah juga negara tidak dibenarkan - campuri urusan akidah agama apa pun.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta karena lebih tinggi (martabat yang tinggi). Dengan akal budinya manusia berkebudayaan dan dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma norma.

 Adil mengandung arti suatu keputusan dan tindakan yang dibangun atas norma norma yang obyektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter.

Beradab berasal dari kata adab, memiliki makna budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, beradab berarti seperempat yang lama berabad abad, bertatakesopanan,  berkesusilaan (bermoral) adalah sikap dan perilaku manusia dalam hubungan dengan norma norma dan kebudayaan, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, terhadap alam, dan Sang pencipta.

Selain disebutkan diatas, NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Negara memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab.

Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum dan ingin mengusahakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, membangun budaya IPTEK berdasarkan adab cipta, karsa, rasa, dan karya yang berguna untuk nusa dan bangsa tanpa melahirkan priordial dalam budaya.

3. Sila Persatuan Indonesia Persatuan

 berasal dari kata satu, berarti utuh tidak terpecah-belah mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang sedang kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional, juga persatuan segenap unsur negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkannya secara harfiah bhineka tunggal ika yang meliputi wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam kesatuan yang utuh. Selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional mendiami seluruh wilayah indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya bebas dalam wadah negara RI yang merdeka dan berdaulat, menuju terbentuknya suatu masyarakat madani.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, berarti sekumpulan manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan, berarti penguasa tertinggi berada di tangan rakyat, disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat dan berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah).

Hikmat kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran (rasio) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, dan penuh tanggung jawab, dan juga oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan, tata cara yang khas kepribadian indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu  dasarkan kehendak rakyat agar bisa keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat)

 Perwakilan, artinya suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan- badan perwakilan.

Rakyat dalam NKRI menjalankan keputusannya dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab dari para pemimpin yang profesional, baik untuk Tuhan YME, maupun untuk rakyat yang diwakilinya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial,berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual

Seluruh rakyat Indonesia, baik yang orang indonesia, baik yang berdiam di wilayah RI sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri, jadi, setiap bangsa indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Pada hakikatnya dengan menyimak makna, inti dan arti dari kelima sila Pancasila tersebut di atas, tampaklah pancasila secara bulat dan utuh sangat sesuai menjadi milik bangsa indonesia sebagai dasar negara, juga sebagai suatu ideologi sila-sila dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara arti negara Republik Indonesia harus menyesuaikan dengan hakikat dalam arti hakikat abstrak dari Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil (Notonagoro, 1975: 58)

Akhirnya, dapat disimpulkan dengan kebulatan dari pancasila secara bulat dan utuh memiliki makna dalam setiap sila terkandung atau berisi la-sila yang lainnya. Sila yang nomor di atas menjadi dasar sila berikut atau nomor di bawahnya dan seterusnya serta sebaliknya, kemudian sila yang berikutnya menjadi jelmaan  dari sila sila yang ada di depannya (Notonagoro, 1975: 64).

Tweet