Kliping tentang Korupsi

Kliping Kewarganegaraan tentang Korupsi

Tugas ini ditulis guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewarganegaraan

Dengan dosen pengampu : Dr. Badrun, M. Si.

Disusun oleh :

Wahidin Fitrianto

17101040074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

 JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN

2019

Daftar Isi

Daftar Isi ...............................................................................................................  ii

BAB  I  Pendahuluan .............................................................................................  1

A. Latar Belakang ....................................................................................  1

B. Rumusan Masalah ...............................................................................  2

BAB II  Pembahasan ..............................................................................................  2

BAB III Penutup ...................................................................................................  3

A. Kesimpulan ........................................................................................  3

BAB I

Pendahuluan

A.  Latar Belakang

B.  Rumusan Masalah

1.    5W1H dari artikel tersebut?

2.    Kelebihan dan Kekurangannya?

BAB II

Pembahasan

1.      Artikel tersebut ditulis oleh BOW & ERK dari Staf redaksi kompas.com, koran tersebut terbit pada tanggal 7 April 2019, berita tersebut berada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. terkait gugatan PNS terpidana korupsi agar terbebas dari pemecatan atas permohonan bernama Hendrik. Majelis hakim menilai  bahwa pasal 87 ayat 4b UU no5 2014 tentang ASN yang dijadikan pemerintah memecat ASN terpidana korupsi tak melanggar konstitusi.

Pada Jum’at 26 April di Jakarta, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan, putusan MK diharapkan bisa menjadi titik pijak bagi pejabat Pembina kepegawaian (PPK) yang masih ragu untuk memecat ASN terpidana korupsi di instansinya. “Keputusan MK ini bisa bisa menjadi peluru bagi teman-teman di daerah dan pusat untuk mempercepat proses. Tak ada alasan-alasan lagi,” katanya

2.      Kelebihan dan Kekurangannya

Kelebihan dari artikel tersebut ialah terdapat tempat dan tokoh yang jelas serta penggunaan bahasanya mudah dipahami oleh masyarakat. Kekurangannya adalah tidak ada data tentang PNS dari daerah mana saja yang telah dipecat gara-gara kasus pidanan korupsi.

3.      Opini Pribadi

Menurut saya artikel ini dapat dipahami oleh anak SMP hingga orang dewasa karena dari usia SMP tentu sudah tahu bahwa yang namanya korupsi adalah perbuatan tercela dan mendatangkan musibah baik untuk orang lain maupun si pelaku serta korupsi itu mendapatkan dosa yang besar. Berita tersebut tentu membuat orang yang ingin korupsi khususnya PNS harus dihilangkan keinginan untuk korusi karena mau ketahuan ataupun tidak tentu akan mendapatkan musibah yang diduga-duga. Tentu putusan MK sangan baik untuk mengurangi pelaku korupsi yang merugikan masyarakat & negara

BAB III

Penutup

   A.     Kesimpulan

Sebagai warga negara yang baik tentu harus menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah, terlebih lagi apabila keputusan tersebut untuk mengurangi tindak pidana korupsi tentu sebagai masyarakat harus mendukung setiap keputusan yang berdampak baik bagi Masyarakat luas.

Tweet